Koleksi Video
SALAM KETERBUKAAN INFORMASI! Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejaksaan Tinggi Bali mempersembahkan "Video Keterbukaan Informasi Publik" Kejaksaan Tinggi Bali. Video tersebut bisa juga disaksikan pada link instagram berikut: https://www.instagram.com/reel/Cz6PQbRNc8F/
Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kejati Bali
Video ​Peninjauan Oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ), Abdullah Azwar Anas, didampingi Kajati Bali Dr. R Narendra Jatna, S.H., LL.M. dan Asisten Pembinaan, Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H., dalam pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kejaksaan RI tahun 2023 di kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar. Semangat, Sobat Adhyaksa. Berjuang demi yang terbaik!
Peninjauan Pelaksanaan Tes SKD CPNS Kejaksaan RI di Wilayah Bali
Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 bertempat di gedung Command Centre Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bali membuka In House Training (IHT) Datun pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2023, dengan topik Divestasi Aset BUMN dengan narasumber Dr. Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. (Akademisi Ahli Hukum Perusahaan dari Universitas Indonesia via zoom), Ir. Andry Novijandri (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) dan Ketut Arimbawa (Kepala Kantor KPKNL Denpasar).<br />
<br />
​Kegiatan IHT dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Bali, Para Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida, Koordinator Datun Kejaksaan Tinggi Bali, Para Kasi di Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Bali, Para Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri se-Bali dan Jaksa pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Bali, yang juga turut hadir Direktur Utama ITDC Ari Respati, dan Direktur Human Capital dan Legal Compliance Wendar R. Nabiel beserta jajarannya. Adapun tujuan dilaksanakannya IHT dengan mengambil tema Divestasi Aset Pada BUMN tersebut adalah guna mengetahui secara yuridis normatif ketentuan mengenai Divestasi mengingat aset-aset yg dimiliki okeh BUMN sebagian besar berasal dari penyertaan modal negara, sehingga nantinya dalam pelaksanaannya dapat dipastikan apakah divestasi pada BUMN tersebut tunduk kepada hukum privat atau publik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
